Kerja sama militer antara Indonesia dan Australia ditunda untuk sementara waktu. Menurut Kapuspen TNI, Mayjen Wuryanto, penundaan itu meliputi segala bentuk kerja sama militer, termasuk latihan bersama, pendidikan, tukar-menukar perwira, dan kunjungan ke masing-masing negara.

Semula tidak ada keterangan yang jelas mengenai latar belakang penundaan kerja sama militer itu. Bahkan ada yang mengaitkan penundaan tersebut dengan rekaman kuliah yang diberikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada November 2016 lalu, seperti ditayangkan stasiun berita Australia ABC.

Dalam tayangan itu Jenderal Gatot menyampaikan bahwa Australia berupaya merekrut anggota TNI terbaik yang dikirim untuk pelatihan di Australia.

Namun hal itu dibantah Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne. Menurut Payne, Australia tidak membidik anggota TNI untuk dijadikan agen potensial militer Australia. "Bukan itu masalahnya," kata Payne.

Payne menyebut-nyebut materi pelatihan di pusat pelatihan bahasa lah yang memicu ketegangan hubungan bilateral Australia-Indonesia saat ini. Apa saja materi itu? Payne tidak memerincinya.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, menyampaikan bahwa insiden tersebut bermula pada saat instruktur Bahasa Indonesia merasa ada unsur materi pelajaran yang menghina Indonesia. Instruktur berasal dari Kopassus itu menemukannya saat mengajar Bahasa Indonesia di pangkalan militer di Perth, Desember 2016.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, menyebutkan empat hal ihwal penghinaan terhadap Indonesia itu.

Pertama, hal yang disebut oleh Jenderal Gatot sebagai "tentang tentara yang dulu". Yang dimaksud oleh Panglima TNI tampaknya adalah soal pendiskreditan peran Jenderal Sarwo Edie dalam peristiwa 65.

Kedua, tentang Timor Leste.

Ketiga, tentang Papua yang harus merdeka.

Keempat, Pancasila yang diplesetkan menjadi Pancagila. Urusan yang keempat itu terasa sebagai penghinaan terhadap simbol negara Indonesia.

Ketua DPR RI, Setya Novanto, bereaksi, "Sebagai negara tetangga, harus menghormati hal-hal berkaitan simbol negara." Presiden Joko Widodo juga tampak sangat serius menanggapi insiden ini dengan menyebutnya terkait dengan dengan masalah prinsip.

Hubungan Indonesia-Australia menjadi seolah-olah memanas. Terlebih, ada yang mengira TNI berencana memutuskan hubungan kerja sama militer dengan Australian Defense Force (ADF). Padahal TNI hanya berencana menunda sementara saja.

Sikap lebih tenang diperlihatkan oleh Menteri Ryamizard Ryacudu. Sejak awal isu insiden ini bergulir, Menhan Ryamizard tidak memperlihatkan sikap yang reaktif. Kita patut mengapresiasi ketenangannya yang lebih menunggu terlebih dahulu penjelasan resmi Australia mengenai duduk perkara insiden tersebut.

Belakangan pemerintah Australia menegaskan bahwa materi-materi pelatihan tersebut memang dibikin oleh anggota ADF, tetapi bukanlah sikap dan kebijakan resmi angkatan bersenjata Australia. "Itu kan yang letnan saja. Kemudian sudah ditegur. Sudah dihukum itu," kata Ryamizard seperti dikutip Kompas.com.

Militer Australia, menurut Ryamizard, sudah memberikan sanksi terhadap perwira yang terlibat, kepala komandan sekolah. Selama melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh, mereka juga menghentikan kegiatan pendidikan untuk sementara waktu.

Selama bukan merupakan sikap dan kebijakan resmi angkatan bersenjata dan pemerintah Australia, insiden materi pelatihan tersebut memang sebaiknya tidak perlu membuat hubungan Indonesia-Australia menjadi sangat gawat.

Beda halnya dengan kasus penyadapan yang melibatkan Pemerintah Australia, yang memang harus direspons secara keras oleh Indonesia.

Australia pernah diduga melakukan penyadapan percakapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Ketika dugaan itu muncul dalam pemberitaan media Australia pada 2013, Marty Natalegawa -Menteri Luar Negeri saat itu- memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia. Itu adalah sikap tegas dan terukur.

Untuk insiden materi pelatihan yang terjadi sekarang, penundaan sementara kerja sama sudah cukup memadai sebagai responsnya. Tidak perlu diperuncing ke arah situasi yang bisa mempertegang hubungan kedua negara.

Kepala Staf Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Donald Binskin telah mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, meminta maaf atas insiden tersebut. Dia berjanji, Australia akan melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila.

Menteri Pertahanan Australia juga sudah menelepon Ryamizard Ryacudu. Ia pun minta maaf, dan berjanji menyelesaikan masalah ini secara serius dan tegas.

Mereka sudah meminta maaf. Kita tunggu saja hasil investigasi dan evaluasi atas insiden ini. Selebihnya, kita dan Australia harus menjaga sikap saling menghargai dan menghormati. Sebagaimana layaknya hidup bertetangga.

Diterbitkan sebagai Editorial Beritagar.id
URL sumber: https://beritagar.id/artikel/editorial/jangan-reaktif-menanggapi-australia