PERKARA hilangnya nyawa seorang manusia merupakan hal yang paling gampang menyentuh rasa kemanusiaan. Maka wajar jika akhir-akhir ini banyak orang merasa berkepentingan dengan hilangnya belasan nyawa warga Dili. Seperti halnya juga pada dekade lalu, ketika kaum kriminal kena "dor" penembak misterius. Tetapi agaknya ada satu perkara yang terlupakan, yaitu pembunuhan terhadap bayi-bayi hasil fornikasi (hubungan seks di luar nikah), yang biasa disebut "bayi haram".

Memang belum pernah terdengar publikasi resmi yang menyebutkan bayi haram yang terbunuh setiap tahunnya. Namun jumlah tersebut dapat diperkirakan lewat jumlah pemberitaannya di media massa. Koran Bernas menyebutkan bahwa sejak Juni 1991 di jateng dan DIY tercatat 13 bayi dan janin tanpa dosa bernasib buruk (benas, 22/11/91). Taruhlah bahwa setiap bulannya ditemukan 2 kasus , maka tidak kurang dari 24 nyawa bayi hilang setiap tahunnya. Dan tak berlebihan jika diperkirakan bahwa seriap jumlah sesungguhnya akan melampaui angka tersebut.

 

Strategi etik

Pertanyaan pertama yang muncul dari fenoma ini adalah: "Strategi macam apakah yang dipakai kita 'kecolongan' sejumlah bayi? Di manakah letak kebocoran strategi etik selama ini yang memungkinkan hilangnya kesempatan hidup seorang bayi?"

Setiap warga masyarakat akan menyangkal jika dituding telah malalaikan upaya pencegahan pembunuhan terhadap bayi-bayi haram. Sebagai bukti, mereka akan menunjuk berbagai pendidikan seks maupun pendidikan moral seks yang belakangan ini agak menjamur. Pendidikan ini memberikan transparansi hal ihwal kegiatan dan moralitas seks dengan aksentuasi yang sangat normatif.

Gaung dari pendidikan ini umumnya berakhir dengan kesadaran akan dosa fornikasi. Wajar, sebab setiap orang tentu sepakat bahwa predikat "haram" tidak ditujukan kepda bayi manapun, melainkan kepada "prosedur" kehadirannya - yakni fornikasi yang dilakukan orang tuanya. Lazimnya pendidikan ini mengarah kepada mentalitas individual.

Mencegah merupakan jurus yang paling baik dari pada mengobati. Namun aksentuasi yang terlalu kuat pada pernyataan-pernyataan normatif, pendidikan ini hanya akan melumpuhkan seseorang ketika ia menyadari kehadirannya dalam struktur kehidupan nyata. Terutama ketika belakangan terlihat gelagat bahwa peringatan-peringatan moral untuk mencegah fornikasi tak kuat membendung sergapan tekno struktur dewasa ini, yang terkesan melgitimasi kecenderungan fornikasi.

Itulah celah pertama dalam strategi etik kita. Sudah sepantasnya strategi etik melibatkan pula kenyataan dan persoalan yang struktural, sebab tak cukup dengan hanya memberikan pendidikan seks yang berakhir dengan kesimpulan normatif semacam ucapan Jaya Suprana (Bernas, 18/11/91), "Kalau mau, manusia bisa mengendalikan nafsu seksnya." Namun dengan demikian pun sesungguhnya kita baru menyentuh pada upaya pencegahan fornikasi, bukan pencegahan pembunuhan.

Ini semua bersumber dari kecenderungan strategi etik yang terlalu berlebihan menekankan pendekatan moral, yang berwatak pencegahan kumulatif. Pepatah "sesal kemudian tiada guna" terlalu kuat menguasai kesadaran masyarakat sedemikian rupa, sehingga pada gilirannya banyak orang gelagapan ketika banyak orang berhadapan dengan kondisi "sesal" sebagai kenyataan kontekstual. Kita terlalu sibuk menjawab pertanyaan "Bagaimana mencegah fornikasi?" sampai-sampai kita lupa bertanya, "Apa yang harus dilakukan ketika seorang bayi telah dikandung, atau bahwkan telah lahir tanpa pernikahan?"

Pertanyaan terakhir justru merupakan persoalan yang menentukan nasib si bayi haram. Menghadapi pertanyaan tersebut banyak orang cenderung memberikan jawaban sederhana: Nikahkan kedua orang tuanya! Memang pernikahan atas pasangan yang terlanjur melakukan fornukasi dan terlanjur membuahkan bayi terkadang cukup menolong nasib si bayi haram, meskipun juga belum tentu "menyelamatkan nasib orang tuanya".

Cuma saja, tidak setiap pasangan yang melakukan fornikasi itu dapat atau mau berakhir dengan pernikahan. Dari pengamatan sepintas, kebanyakan pasangan tidak bisa atau tidak mau dinikahkan karena alasan sosial dan psikologis, selain ada sedikit yang beralasan ekonomi bahkan agama. Bagaimana mungkin, misalnnya seorang majikan mau menikahi pembantu rumah tangga yang dihamilinya? Pada banyak kasus, mereka telah cukup merasa bertanggung jawab hanya dengan memberi pesangon dan biaya persalinan bagi si pembantu rumah tangga. Dalam hal ini, lagi-lagi, kita berhadapan dengan parsoalan struktural.

 

Aib: membunuh atau dibunuh

Sampai pada posisi ini, orangtua para bayi haram semakin dikepung oleh kondisi yang rumit. Mereka tidak saja terpukul oleh dosa fornikasi, melainkan sekaligus berhadapan dengan kekuatan masyarakat yang siap mengganjar siapapun yang menyimpang dari norma yang berlaku. Mereka, dengan demikian, menjadi orang yang pernah tercebur ke dalam sebuah kubangan dan ditantang agar waspada dengan pilihan etik yang tepat, supaya tidak kembali terjerumus ke kubangan untuk ke dua kalinya.

Aiblah yang menjadi sanksi moral yang diganjarkan oleh masyarakat kepada siapapun yang bunting atau beranak tanpa pernikahan. Meskipun begitu aib bukanlah bagian dari konsep moral, melainkan bagian dari konsep sosial. Dalam iklim feodal, misalnya, seorang pemuda juga dianggap menanggungkan aib kepada keluarganya yang kaya dan ningrat, jika ia bergaul atau bahkan memperistri gadis miskin dari kalangan jelata. Aib hanya akan terjadi karena seorang --dengan sengaja atau tidak -- telah kehilangan identitas dan status sosialnya secara tidak valid; sementara validas itu sendiri ditentukan oleh kesesuainnya dengan format norma yang berlaku.

Begitu pula halnya dengan "bayi haram". Orangtua dari bayi haram menanggung aib bukan karena mereka telah melakukan kesalahan moral. Melainkan karena mereka telah kehilangan identitas dan status lamanya menjadi beridentitas dan berstatus baru sebagai orangtua dari bayi di luar nikah. Pandangan picik terhadap kenyataan ini akan menyeret ke arah kesimpulan yang fatal; yakni bahwa jika tak lebih dulu dibunuh, maka si bayi akan membunuh orangtuanya dengan menghilangkan identitasdan status sosialnya yang lama.

Pembunuhan terhadap bayi haram, dalam pandangan ini, merupakan upaya si pembunuh untuk secara semu mengembalikan identitas dan status sosial lamanya yang telah hilang. Dengan cara ini si pembunuh merasa bisa survive di tengah masyarakat. Sebab, bagaimanapun, budaya masyarakar saat ini akan siap "menghabisi" siapapun yang tak bisa menjelaskan asal-usul biologis dan sosialnya. Terlebih di luar masyarakat urban masih menempatkan genealogi formal sebagai ukuran penting dari identitasdan status sosial seseorang. Oleh karenanya, pembunuhan terhadap bayi haram relatif jarang tejadi pada warga masyarakat urban yang tingkat anonimitasnya tinggi.

 

Wacana keterlanjuran

Dari uraian sederhana di atas tampak bahwa yang pertama-tama harus mendapat kritik adalah strategi etik kita selama ini. Upaya-upaya pencegahan kumulatif lewat seruan-seruan moral selayaknya dilengkapi dengan keberanian untuk melihat kenyataan seperti yang diperingatkan oleh Garin Nugroho. Lewat film Cinta dalam sepotong roti yang disutradarainya, Garin memperingatkan bahwa secara laten manusia hadir dalam situasi keterlanjuran -- sayangnya -- hanya sedikit orang siap menghadapinya.

Pandangan selama ini menempatkan situasi keterlanjuran sebagai resiko yang baru akan dihadapi, bukan sebagai situasi nyata. Akibatnya, banyak orang tidak pernah siap menghadapi keterlanjuran karena posisinnya berada pada status quo. Padahal ketidaksiapan ini sering kali menjadi kegelapan yang gampang menyesatkan pilihan etik ke arah yang fatal, seperti penbunuhan. Oleh karenanya, wacana mengenai situasi keterlanjuran sudah sepantasnya menjadi bagian dari strategi etik.

Setidaknya, dengan wacana tersebut akan memperlihatkan bahwa faktor terbesar dalam pembunuhan bayi haram justru terletak pada tekanan sosial yang diganjarkan masyarakat kepada orangtua dari bayi haram. Sehingga mau tidak mau muncul tuntutan untuk melonggarkan tekanan sosial tersebut. Implikasinya memang terkesan mendorong masyarakat untuk permisif terhadap fornikasi yang telah menyebabkan kelahiran bayi-bayi haram. Tentu, ini sungguh sulit.

Namun persoalan etika memang bukan terletak pada pemilihan di antara yang baik dengan yang buruk, melainkan memilih di antara hal-hal yang sama baiknya atau sama buruknya. Dalam fenomena ini setiap orang berdiri diantara empat pilar: dosa fornikasi, identitas dan status sosial, situasi keterlanjuran, dan sepotong nyawa bayi. Adakah yang lebih berharga selain memberikan cinta dan kesempatan hidup secara baik bagi bayi-bayi itu? Siapapun mereka, baik halal maupun haram prosedur kehadirannya, bayi-bayi itu mata kita di masa depan

(Tulisan ini dimuat di BERNAS, Senin 2 DESEMBER 1991)