Baik Saddam maupun Bush, saya yakin, tak pernah memperkira kan bahwa Perang Teluk yang dirilisnya telah merangsang bocah- bocah kecil di beberapa belahan negeri kita untuk bermain perang- perangan dengan antem-anteman yang sesungguhya. Mereka juga tak pernah mengira bahwa di sebuah kota di Jawa Timur terjadi tawuran (kelahi massal) antara dua kelompok pelajar terpecah karena perbedaan pemihakkannya seusai diskusi mengenai Perang Teluk. Dan termasuk di luar hitungannya pula, bahwa seorang cendikiawan dan seorang ilmuwan hampir berkelahi fisik sehabis adu argumentasi mengenai perang yang sama dalam sebuah diskusi.
Kenapa ini bisa terjadi ? Tentu kita tak bisa dengan gegabah mengatakan bahwa penyebab satu-satunya adalah peristiwa Perang Teluk itu sendiri. Fenomena-fenomena di atas hanya bisa dikategorikan sebagai 'anak haram' Perang Teluk. Jika ulah Saddam dan Bush dianggap sebagai ayahnya, maka ibu kandung dari 'anak-anak haram' itu tentu berasal dari dunia nilai masyarakat kita sen diri.
Dari ibu kandung yang sama, boleh jadi, beberapa fenomena kekerasan yang berlangsung di tengah masyarakat itu pun bermula. Berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan remaja-pelajar di ibukota dan tindakan antisipasinya dari para petugas (yang sering dinilai cukup keras pula), misalnya, tentu bukan sebuah fenomena yang tanpa latar nilai. Bahkan latar yang sama pula boleh jadi yang melegitimasi kekerasan-kekerasan non-fisik yang terjadi dalam kehidupan sosial politik kita.
Umumnya banyak orang menganggap bahwa nilai-nilai kekerasan sebenarnya bersifat universal dan kodrati dalam kehidupan manusia. Namun anggapan ini hanya menjerumuskan banyak orang kepada tindakan yang fatalistik, sedemikian rupa sehingga kekerasan dianggap sesuatu yang lumrah. Akibatnya, kebudayaan manusia nyaris terjebak ke dalam peradaban hewan yang reaktif, dan hara pan untuk hidup dalam kedamaian menjadi kontradiksi yang absurd.
Sesungguhnya, di balik naluri berkelahi manusia, tindakan- tindakan kekerasan dalam masyarakat kita lebih merupakan hasil nyata pelembagaan nilai-nilainya secara struktural maupun norma tif, disengaja ataupun tidak. Pelembagaan nilai-nilai kekerasan, menurut hemat saya, merupakan salah satu bawaan yang tak terhin darkan dari keinginan untuk melestarikan seluruh perangkat norma lama yang disebut-sebut nilai-nilai luhur, yang pada prakteknya tak mampu disaring secara kontekstual dan tepat guna. Terlebih dalam masyarakat kita yang wilayah pengalaman-nilainya didominasi oleh mitologi yang sarat dengan peristiwa kekerasan.
Dalam lakon-lakon wayang, misalnya, bagian yang paling diminati kebanyakan penikmatnya adalah saat-saat peperangan meletus; meskipun sebenarnya dalam kisah-kisah wayang begitu banyak renungan-renungan bijak tentang berbagai persoalan hidup. Dan Babad Tanah Jawa, misal lainnya, malah menunjukkan bahwa sejarah manusia (Jawa) adalah daftar konflik politik yang juga didominasi oleh kekerasan. Kontinuitas nilai-nilai budaya tradi sional yang kurang kontrol inilah yang pada gilirannya membentuk mentalitas kekerasan masyarakat.
Dukungan lain yang melembagakan nilai-nilai tersebut pada dataran kehidupan yang agak modern adalah tema-tema karya seni populer kita. Pemasokkan film-film domestik maupun import dengan lakon- lakon sejenis Rambo, misalnya, merupakan wajah baru dan perpanjangan tangan dari mitologi tradisional tersebut di atas. Boleh- boleh saja mengklaim bahwa hal itu merupakan pemenuhan selera masyarakat sendiri. Namun tak bisa dipungkiri, dalam putaran hermeneutik, hal tersebut justru menjadi 'kontraktor' yang makin mengukuhkan bangunan mental kekerasan masyarakat.
Argumentasi ini agak sulit dipahami dalam moralitas yang secara tegas tidak memisahkan antara nilai kekerasan dengan kejuangan. Saya yakin, masyarakat kita secara eksplisit tak akan pernah affirmatif terhadap budaya kekerasan. Mereka akan mengata kan bahwa meraka adalah masyarakat yang sangat cinta damai. Kedamaian, paling tidak secara verbal, masih dianggap sebagai manifestasi nilai kebaikan; dan kekerasan tetap dipandang sebagai ungkapan nilai kejahatan. Bahkan, kalaupun tindakan kekerasan dilakukan olehnya, hal itu dipahami sebagai cara dalam upaya mencapai nilai hidup yang tertinggi, yakni kebenaran. Tindakan- tindakan kekerasan yang ditempuhnya dikaitkannya dengan bentuk perjuangan. Dalam hal ini, oleh masyarakat, nilai kedamaian disubordinasikan dengan nilai kebenaran tanpa menghiraukan kaitan yang sangat erat diantara keduanya.
Lebih fatal lagi, terlihat kecenderungan untuk mengasumsikan nilai kejuangan dengan nilai kekerasan. Ungkapan ini kiranya tidak berlebihan. Sesuai dengan pengalaman sejarqh bangsa ini, nilai-nilai kejuangan tereksplisitasi dalam bentuk kekerasan (peperangan). Dalam kaitan yang agak kompleks, eksplisitasi nilai-nilai kejuangan dengan cara demikian berkenaan dengan kepentingan politik generasi yang mayoritas berada di puncak kekuasaan saat ini. Lewat infiltrasi kesadaran masyarakat dengan nilai-nilai kejuangan demikian secara terus menerus, posisi generasi tersebut dalam dataran politik bangsa saat ini mendapat pengesahan dan rasionalisasisumber itu.
Keberhasilan internalisasisnilai-nilai kejuangan seperti itu didukung oleh prosesnya yang cukup akut. Lihat saja materi pen didikan sejarah yang diterima para pelajar sejak SD sampai SLTA. Di dalamnya ditegaskan bahwa sejarah bangsa kita merupakan dere tan konflik politik yang senantiasa diselesaikan dengan cara kekerasan. Sementara sangat sukar menemukan penjelasan dan rin cian historis mengenai sejarah kebudayaan dan peradaban bangsa kita, yang justru sering dipandang bernilai tinggi pula. Boleh jadi, minimnya (jika tak boleh dianggap sama sekali tak ada) pengetahuan tentang sejarah peradaban dan kebudayaan tersebut, mendorong bangsa ini menjadi sangat inferior, minder, dan konsum tif terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa lain; dan ujung- ujungnya menjerumuskannya ke arah kebudayaan yang anti-kreatif.
Kekerasan (peperangan) itu sendiri sudah anti-kreatif. Dalam suatu peperangan atau tindak kekerasan lainnya, orang akan dido rong menggunakan logika yang sangat sederhana. Secara kategoris dalam logika tersebut hanya ada dua hal: kawan atau lawan; tak ada pilihan lainnya. Dalam Perang Teluk, misalnya, terlepas dari latar nelakang politiknya orang disudutkan untuk menentukan pilihan pemihakkan: Saddam ataukah Bush.
Kesederhanaan (kalau bukan kenaifan) logika ini menutup kecerdasan ras manusia. Seperti yang telah terpapar dalam sejavah kebudayaan dan peradaban umat manusia, kreativitas justru bisa berlangsung dalam logika yang membuka banyak kesempatan. Hubun gan- hubungan baru dalam berbagai hal, yang menjadi simbol kreati vitas, tak mungkin bisa dicapai dalam logika hitam-putih.
Kemalasan untuk berhadapan dengan kompleksitas pilihan dan persoalan, yang menjadi watak logika kekerasan, telah mengacaukan pikiran.dalam membaca makna efisiensi dan efektivitas kerja. Kedua semangat manusia modern tersebut tiba-tiba kehilangan maknanya yang terpenting, yakni bahwa kebudayaan dan peradaban manusia berpihak pada kenyamanan hidup yang manusiawi. Efisiensi dan efektivitas dalam kacamata logika kekerasan bermetamorfosa menjadi sikap menyederhanakan dan menggampangkan persoalan, seperti logika tambal sulam jalan-jalan aspal di desa pinggiran kota atau marjinalitas mahasiswa pemburu gelar sarjana.
Namun demikian, tentu, yang tak kalah penting adalah memaha mi dan menyelesaikan akar persoalan yang mendorong lahirnya kekerasan pada dataran struktural politik dan sosial. Sebab sebuah mentalitas akan tumbuh subur lewat dukungan struktur. Namun juga suatu struktur makin kokoh berdiri dengan legitimasi mentalitas manusia yang menciptakannya.
Sementara pada sisi lain, sudah sangat terasa perlu untuk merumuskan filsafat politik dan sosial kita secara jelas yang mendasari pergaulan dalam berbagai bidang. Tentu, itu merupakan suatu filsafat yang jernih dan kritis, bukan sebuah doktrin- apriori yang terkesan sebagai produk logika kekerasan.
(Esai ini dimuat di Harian Bernas, 2 Maret 1991)