Jumlah koperasi yang terdata di negeri kita cukup banyak. Sayangnya jumlah yang banyak itu tidak seiring dengan kualitasnya. Bahkan tidak sedikit koperasi yang tidak lagi aktif.
Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tercatat ada 325 koperasi. Dari total jumlah koperasi itu, Pemda Batang sudah mengajukan pembubaran 156 koperasi. Rencana pembubaran itu terkait dengan berhentinya aktivitas koperasi-koperasi tersebut.
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat ini ada 1.180 koperasi di kabupaten tersebut. Dari keseluruhan jumlah koperasi itu, Pemda setempat merekomendasikan pembubaran 547 di antaranya. Sebagian besar koperasi yang sudah tidak aktif dan akan dibubarkan itu bergerak di bidang simpan pinjam.
Di wilayah Jawa Tengah, dari total 28.460 koperasi, hanya 81,78 persen saja yang aktif. Bukan cuma di Jawa Tengah banyak koperasi mati suri
Ambil contoh Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari 1700 unit, hanya 900 saja yang aktif. Bahkan sekitar 400 di antaranya akan segera dibubarkan.
Bahkan di Ciamis jumlah koperasi yang aktif itu tak sampai 50 persen dari total koperasi yang ada. Ada 735 koperasi yang tersebar di 27 kecamatan di kabupaten itu. Namun hanya 292 unit saja yang masih aktif.
Di Kabupaten Cirebon pun sama. Dari 721 koperasi di kabupaten itu, hanya 40 persen saja yang aktif.
Bagaimana dengan wilayah di luar Jawa? Setali tiga uang.
Jumlah koperasi di Sumatera Barat tercatat mencapai 3.949 unit. Namun koperasi yang tidak aktif mencapai 1.107. Dan 815 diantaranya akan dibubarkan.
Di Nusa Tenggara Barat, jumlah total koperasi--konvensional maupun syariah--mencapai 4.157 unit. Sedangkan yang aktif hanya 2.486 unit.
Angka-angka di atas kurang lebih juga menggambarkan komposisi yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Koperasi yang masih aktif tak lebih dari 70 persen saja total koperasi yang tercatat.
Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ternyata juga sangat kecil. Pada akhir 2016 lalu, seperti disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 4,41 persen. Tahun berikutnya ditargetkan mencapai 5 persen.
Meskipun klaim itu menunjukkan peningkatan ketimbang tahun-tahun sebelumnya yang tak beranjak dari 2 persen, namun kontribusi koperasi terhadap PDB di negeri kita jauh lebih kecil dibandingkan negara lain. Di Kenya, misal, kontribusi mencapai 43 persen, sedangkan di Norwegia mencapai 22 persen.
Menyongsong peringatan 70 tahun Hari Koperasi (12 Juli), mari kita simak kembali: Konstitusi kita mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasilah yang paling cocok untuk perekonomian semacam itu.
Namun gambaran-gambaran tentang kondisi tadi menunjukkan bahwa gagasan tentang koperasi sebagai penyangga utama (soko guru) perekonomian negara kita itu masih sangat jauh dari perwujudan.
Benar bahwa ada sejumlah koperasi yang sampai saat ini bertahan dan berjalan dengan baik, serta menguntungkan para anggotanya. Namun jumlahnya sangat sedikit. Perlu upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan agar koperasi lebih bisa berkembang dalam masyarakat kita.
Gambaran dan persepsi tentang koperasi yang tumbuh dalam masyarakat kita adalah salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan koperasi. Banyak kalangan dalam masyarakat kita yang memandang koperasi sebagai kegiatan ekonomi kelas dua. Persepsi itu diperkeruh oleh sejumlah kasus koperasi abal-abal yang merugikan anggotanya dalam jumlah besar.
Tidak banyak koperasi yang tumbuh dari masyarakat sendiri. Harus diakui, kebanyakan koperasi tumbuh karena peran dorongan pemerintah; lebih bersifat top down. Berbagai stimulus diberikan oleh pemerintah kepada koperasi. Stimulus-stimulus itu bisa jadi memang dibutuhkan oleh koperasi.
Namun, di dalam pendekatan yang bersifat top down, stimulus-stimulus itu bisa salah sasaran. Itu sebabnya tidak sedikit koperasi yang akan segera dibubarkan adalah koperasi yang dibentuk untuk menadahi stimulus-stimulus tersebut. Koperasi semacam itu sama sekali tidak direncanakan tumbuh sehat sebagai sebuah usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.
Perlu kerja nyata yang lebih agar koperasi memang lahir dari kesadaran masyarakat sendiri. Gambaran dan persepsi masyarakat tentang koperasi harus segera diluruskan. Tentu perlu langkah yang terus menerus untuk meyakinkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa koperasi sangat penting bagi kita, justru bukan karena bisa memberikan keuntungan. Koperasi dibangun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi anggotanya.
Peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi perlu dievaluasi. Berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah harus tepat sasaran, agar tidak dibelokkan menjadi urusan formal yang hanya memperkaya sedikit orang saja.
Diterbitkan sebagai Editorial Beritagar.id
URL sumber: https://beritagar.id/artikel/editorial/mengembangkan-soko-guru-perekonomian-kita