Memasuki fase bonus demografi, tingkat pengangguran di negeri kita masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Thailand. Tingkat pengangguran di Thailand ketika memasuki bonus demografinya hanya mencapai 0,56 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dalam masyarakat kita, pada bulan Februari 2017, mencapai 5,33 persen.
Data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) itu memang menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan itu masih cukup tinggi. Ada sekitar 7,01 juta orang.
Meski begitu, data BPS tersebut sekaligus menunjukan capaian yang baik, yang bisa diraih oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi -JK), yang baru saja melewati tahun ketiganya. Bahkan, seperti dinyatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, itu merupakan tingkat pengangguran terendah sejak kita memasuki era reformasi.
Data-data memang menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pengangguran di tengah masyarakat kita. Dalam rentang 3 tahun pertama masa pemerintahan Jokowi-JK, tingkat penggguran tertinggi berada dalam data Agustus 2015; yaitu 6,18 persen. Setelah periode itu, tingkat pengangguran cenderung turun secara signifikan. Ada penurunan tingkat pengangguran sebanyak 0,17 persen pada Februari tahun ini dibandingkan Februari tahun lalu.
Di bidang pembangunan ekonomi dan produktivitas capaian pemerintahan Jokowi-JK memang cukup menggembirakan. Di tengah melambatnya pertumbuhan perekonomian global, ekonomi negara kita tumbuh 5,01 persen. Terhitung stabil dalam kurun waktu 3 tahun itu.
Bahkan, dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi kita tergolong tinggi. Bandingkanlah dengan Thailand, yang tumbuh 3,7 persen; atau Korea Selatan, yang tumbuh 2,7 persen; atau Rusia, yang tumbuh 2,5 persen. Pertumbuhan ekonomi kita berada dua persen di bawah Tiongkok, yang tumbuh 6,9 persen.
Hal yang paling terlihat dan terasa oleh masyarakat dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Seperti disampaikan kepada detikcom, Presiden Joko Widodo sendiri memang mengakui bahwa tiga tahun pertama pemerintahannya berfokus kepada pembangunan infrastruktur.
Meskipun masih memerlukan banyak langkah nyata, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah dalam 3 tahun belakangan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat merasakan layanan birokrasi yang lebih baik dan efisien ketimbang sebelumnya. Tapi, sekali lagi, masih butuh banyak langkah nyata untuk membenahi birokrasi agar mampu sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan baik.
Begitu juga dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat merasakan perbaikan dalam layanan kesehatan. Namun, seperti juga reformasi birokrasi, masih dibutuhkan banyak langkah nyata untuk semakin memperbaiki dan memeprluas jangkauan layanan kesehatan.
Dalam kurun 3 tahun belakangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita memang menunjukkan peningkatan. IPM, yang menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, menangkap 3 dimensi utama: pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
Yang harus dicatat, IPM tidaklah menggambarkan seluruh kondisi sebenarnya. IPM tidak memperlihatkan masalah ketimpangan yang ada dalam masyarakat -baik yang disebabkan oleh perbedaan jender, wilayah kota dan desa, serta perbedaan tingkat kerentanan di berbagai kelompok masyarakat. Ketimpangan-ketimpangan itu masih harus menjadi perhatian pemerintah meski IPM menunjukkan peningkatan.
Diantara sejumlah capaian yang mampu diraih dalam 3 tahun pertama pemerintahannya, Jokowi-JK tidak memperlihatkan langkah yang jelas untuk merealisasikan visi misi dan program aksi di bidang hak asasi manusia (HAM) seperti yang dijanjikannya selama kampanye pemilihan dulu.
Salah satu hal yang dijanjikan oleh Jokowi-JK di seputar isu HAM adalah "Penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti: Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari - Lampung, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965".
Kita tidak melihat langkah nyata pemerintahan Jokowi-JK untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Masih menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah Jokowi-JK bisa menyelesaikan beban sosial politik bangsa itu sampai akhir periode pemerintahannya?
Selain penyelesaian masalah pelanggaran HAM tersebut, Jokowi-JK juga tidak memerlihatkan bentuk dan langkah yang jelas dari Gerakan Nasional Revoulsi Mental. Kita tahu, Revolusi Mental adalah salah satu visi pemerintahan Jokowi-JK, yang baru terumuskan secara lebih jelas dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016: Program Gerakan Indonesia Melayani, Program Gerakan Indonesia Bersih, Program Gerakan Indonesia Tertib, Program Gerakan Indonesia Mandiri, Program Gerakan Indonesia Bersatu.
Lalu, apakah bentuk dari gerakan-gerakan itu? Bagaimana realisasinya? Apa capaiannya sejauh ini? Dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Revolusi Mental lebih terdengar sebagai slogan ketimbang sebuah gerakan.
Jika Revolusi Mental terkait dengan pembangunan karakter bangsa, pemerintahan Jokowi-JK harus bisa segera merumuskannya menjadi gerakan yang sungguh-sungguh berwujud, terukur, dan masif. Terlebih jika Jokowi-JK akan segera berfokus pada pembangunan sumber daya manusia saat memasuki tahun keempat pemerintahannya. Hal itu juga berarti bahwa di tahun selanjutnya pembangunan di bidang pendidikan harus lebih mendapat perhatian ketimbang sebelumnya.
Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi-JK pada tahun-tahun mendatang. Upaya untuk menuntaskannya, pastilah tidak mudah. Apalagi dalam dua tahun ke depan kita memasuki tahun politik. Konsentrasi kepada pembangunan bisa terpecah oleh urusan-urusan politik yang tidak kalah rumit.
Itu sebabnya tim yang solid dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah keharusan. Kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh ketidak kompakan dalam pemerintahan, bukan saja merugikan pemerintahan Jokowi-JK sebagai entitas politik; namun juga mengganggu dan meresahkan masyarakat.
Di tahun-tahun politik sebentar lagi itu, masyarakat juga berharap agar pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian yang lebih baik dalam hal ketahanan informasi. Belakangan kita semua menyaksikan dan mengalami bahwa kelalaian dalam mengurus ketahanan informasi sangat berisiko mengancam persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa.
Selamat bekerja di tahun keempat.
Diterbitkan sebagai Editorial Beritagar.id
URL sumber: https://lokadata.id/artikel/masih-banyak-pekerjaan-rumah-setelah-3-tahun