Seperti seorang kakak kepada adiknya, AN Abrar Mangkuto Rajo mencoba menghibur para pengelola penerbitan mahasiswa (PM) lewat tulisan yang dimuat koran ini (KR, 28/8/91). Hiburan itu sehubugan dengan kegagalan Saresehan Penerbitan Mahasiswa se-Indonesia (SPMI) di IKIP Bandung Juli lalu. Kegagalan itu sendiri karena SPMI tak medapat 'restu' dari direktoratKemahasiswaan Depdikbud lewat Drs Enoch Markum sebgai direkturnya.
Tentu tak ada salahnya menghibur sekelompok orang yang tengah kelara-lara, seperti yang dilakukan Abrar. Namun tidak fair jika hanya mencoba membangkitkan semangat para pengelola PM tanpa membenahi persepsi yang kurang tepat tentang PM. Benar bahwa Abrar pun telah sampai pada sinyalemen bahwa " ketidakpatuhan kepada Depdikbudlah penyebab pembatalan itu", yang berkaitan dengan "segelintir orang yang memiliki trauma terhadap IPMI (Ikatan Pers-Mahasiswa Indonesia)". Sayang sinyalemen ini tidak dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menemukan titik persoalannya.
Buaya?
Ketidakpatuhan yang dimaksud Abrar tentunya adalah keengganan pengelola PM menggunakan label "Penerbitan Kampus" yang diberikan Depeikbud. Pengelola PM menghendaki label yang lain, yakni "Penerbitan Mahasiswa". Ketidakpatuhan ini tentu bukan sekedar karena perbedaan cita rasa antara kata "Pers" dengan "Penerbitan" maupun "Kampus" dengan "Mahasiswa". Bagaimana pun sebuah kata selalu mangandung makna sendiri.
Maksud sesungguhnya dari label versi Depdikbud jelas kentara pada ucapan Enoch Markum (Bernas, 17/7/91), "Kita bisa menyebutnya sebagai penerbitan kampus. Karena kalau memakai nama pers maka mereka bisa melakukan kontrol sosial atau sebagai kekuatan moral dan mampu membentuk opini umum. Bila ini terjadi susah menjurus sebagai lembaga politik".
Ucapan petinggi memang senantiasa berpengaruh pada bawahannya, kekhawatiran terhadap keberadaan pers mahasiswa yang dilontarkan Enoch berdampak praktis seperti pengalaman yang ditulis oleh seorang mahasiswa Fakultas Sastra UI (Tempo, 31/8/91), "Pimpinan fakultas sudah bersedia memberikan bantuan dana. Dengan syarat, naskah-naskah yang akan dimuat harus diketahui oleh pimpinan fakultas agar tidak 'kecolongan'''. Sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan bagi pengelola PM, tentunya.
Fenomena di atas menunjukan bahwa PM masih dianggap sebagai 'buaya': binatang liar yang galak. Pandangan ini berasal dari masa lalu PM yang terkenal kritis dan agak cerewet terhadap persoalan sosial politik di negri ini, yang oleh sebagian besar pengelola PM masa berikutnya salah satunya disimbokan lewat jargon "IPMI". Beberapa waktu sebelum ini pandangan di atas sering dianggap sebagai 'mitos' yang membangkitkan romantisme para pengelola PM dalam kegiatannya. Namun lewat ucapan Direktur Dirmawa Depdikbud di atas, rupanya mitos itu pun sekarang merasuk jajaran birokrasi Depdikbud.
Oleh karenanya perlu dicarikan jawaban yang tepat atas pertanyaan. "Benarkah PM saat ini adalah buaya ?' dari jawaban yang tepat maka akan terbentuk pula persepsi yang tepat mengenai PM saat ini. Hal ini sangat perlu terutama bagi jajaran birokrasi Depdikbud khusus, dan birokrasi pemerintahan umumnya. Sebab jika mahasiswa salah mempersepsikannya paling banter hanya melahirkan 'dagelan', yang masih bisa dipetik hikmahnya sebagai ajang olah diri. Namun jika kesalahan itu dilakukan oleh birokrasi, hasilnya adalah kemacetan krestivitas yang jelas lebih berbahaya ketimbang 'dagelan'.
Ora Opo-opo To?
Apapun pandangan kita terhadap PM sebetulnya merupakan hasil distribusi dari pandangan mengenai dunia kemahasiswaan secara umum. Dengan demikian pandangan romantis terhadap PM pun berasal dari romantisme kita terhadap kedudukan sosial politik mahasiswa. Yang kesemuanya itu berasal lebih dari dua dasawarsa yang lalu.
Persepsi romantis -- yang lebih sering 'menyesatkan' -- tentang mahasiswa yang serba galak dan cerewet terhadap realitas sosial politik terbentuk karena kekhilafan dalam melihat berbagai perubahan yang tengah berlangsung terus dalam masyarakat. Status 'buaya' yang dilimpahkan kepada mahasiswa beserta kegiatan-kegiatannya boleh-boleh saja dipakai pada jaman keemasannya, yakni pada saat masyarakat secara luas menempatkan mahasiswa sebagai bagian dari kelompok strategis pada dataran sosial politik. Namun agaknya hal itu tak terjadi lagi pada saat ini.
Lewat inflasi kaum terpelajar, dominasi orientasi ekonomi dalam kebudayaan maupun kedekatan masyarakat dengan persoalan empirik yang struktural ketimbang persoalan moral, maka mahasiswa terpaksa harus turun dari singgasana di jajaran kelompok strategis. Agaknya masyarakat sekarang lebih percaya kepada kaum profesional yang piawai dibidangnya yang memiliki kepentingan dan kewenangan langsung, kemampuan maupun kemauan. Mereka lebih memerlukan tangan raja atau pangeran dari kepalan tangan sesamanya. Mereka lebih percaya kepada dalang daripada juru alok atau pesinden, apalagi kepada penonton.
Sementara dalam kampus sendiri, dunia pendidikan saat ini semakin memperlemah kemampuan mahasiswa dalam berorganisasi. Kohesivitas sosial mahasiswa menurun sebagai akibat dari budaya instant masyarakat dan keberhasilan kampus membuat mahasiswa menjadi individualistis, egoistis dan simplistis. Para mahasiswa yang mencoba bertahan untuk tidak terseret arus tersebut sungguh dapat dihitung dengan jari dan secara tepat dapat kita kenali mereka karena tampak sebagai barisan 'orang aneh' di tengah kerumunan mahasiswa pembawa diktat kuliah dan kepekaan ujian. Oleh karenanya wajar jika seorang Pangdam berkomentar (Bernas, 2/7/91). "ada apa dengan mahasiswa ? Ora opo-opo to ? Please, jangan mengkonotasikan mahasiswa sebagai kelompok ekstrem".
Cicak?
Dengan kenyataan itu agaknya kekhawatiran teehadap PM terlalu berlebihan. Jika PM dikaitkan dengan kontrol sosial dan kekuatan moral, itu wajar-wajar saja. Mustahil unutk membuat post-post khusus untuk kedua kalinya. Pada prakteknya siapapun dapat melakukan kontrol sosial dan membangun kekuatan moral. Cuma saja, tentunya, terdapat perbedaan efektivitas.
Efektivitas kontrol sosial maupun kekuatan moral ditentukan oleh kemampuannya dalam membentuk opini umum. Pasti bukan persoalan sepele untuk membentuk opini umum. Banyak faktor penting terlibat dalam pembentukannya, yang salah satunya adalah luasnya wilayah distribusi gagasan.
Bagaimana dengan PM? "Apalah artinya sebuah majalah kampus yang hanya beroplah 500 eksemplar saja,'' tulis mahasiswa UI yang sama. Dan bukan rahasia umum bahwa oplah sedemikian itu lebih sering tak mampu melewati pintu almari para pengelola PM; hal semacam ini memang tak dialami pada masa kejayaan PM, saat PM mampu bersaing dengan pers umum. Dengan kondisi ini apa yang bisa dilakukan PM ? jangankan opini umum, untuk membentuk opini di tengah teman-temannya saja sudah sukar dilakukan.
Terlebih jika kita mau mencermati tema-tema artikel berita maupun opini yang dimuat PM serta bahasa penyajiannya. Tabloid-tabloid produk PM, yang menjadi trend format PM sekarang, cenderung berisikan masalah-masalah intern kampusnya masing-masing, dengan topik-topik bahasa yang miskin gagasan dengan penyajian yang nyaris selalu gagap. Tentang topik-topik masalah intern kampus, beberapa pengelola PM mengakui bahwa hal itu dilakukan karena kesulitan untuk berkompetisi dengan pers umum.alasan yang sangat lugas, tentu.
Sementara kegagapan dalam penyajiannya bersumber dari belum mapannya skill jurnalistik para pengelola PM. Inilah salah satu jalan kunci untuk menentukan 'kebudayaan' PM saat ini. Dari pengalaman penulis mewawancara beberapa mahasiswa yang mendaftarkan diri menjadi pengelola PM,tampak motivasi terkuat mereka adalah keinginan untuk mempertajam skill jurnalistiknya.
PM sebagai suatu organisasi kegiatan mahasiswa lebih merupakan jalan menyalurkan minat jurnalistik atau paling banter sebagai jalan merintis karir jurnalis. Ini tentu berbeda dengan masa sebelumnya, ketika PM merupakan corong untuk mengumbar idealisme dan kecerewetan intelektual muda.
Dari kondisi-kondisi demikian jelas bahwa PM saat ini sama sekali bukan seekor buaya.boleh jadi ia hanya kadal, atau bahkan hanya sekedar seekor cicak saja. Dengan demikian kecurigaan yang berlebihan terhadap PM sepatutnya diredakan. Ditengah cuaca penuh kecurigaan, kreativitas kaum muda tak bisa tumbuh meski dihibur segembira apapun.
("KEDAULATAN RAKYAT" SABTU KLIWON, 14 SEPTEMBER 1991)