Dalam dua tahun periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah melakukan dua kali reshuffle kabinet. Bahkan pada yang kedua, jaraknya tak sampai satu tahun dari reshuffle sebelumnya.
Presiden Joko Widodo tahu betul, kabinet adalah salah faktor penting dari kinerja pemerintahannya. Di luar kaitan dengan konsolidasi dengan partai-partai pendukungnya, reshuffle kabinet menjadi jalan bagi Presiden Joko Widodo untuk memastikan pemerintahannya berjalan dengan tim yang kompak dan mumpuni.
Ketika Joko Widodo dilantik sebagai presiden, menurut survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik mencapai 74 persen. Namun belum sampai setahun kepercayaan publik itu melorot menjadi 55 persen pada Juni 2015.
Reshuffle pertama pada Kabinet Kerja pada Agustus tampaknya memberikan harapan pada kenaikan kepercayaan publik. Terbukti pada hasil survei bulan Desember 2015 tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat menjadi 63 persen.
Hasil survei pada tri wulan pertama 2016 juga memperlihatkan peningkatan kepercayaan publik menjadi 72 persen.
Kegaduhan yang muncul akibat perdebatan antar Menko Rizal Ramli dengan Menteri Sudirman Said, serta pernyataan Menteri Jonan paska kemacetan parah masa Lebaran, sudah barang tentu memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Presiden Joko Widodo tanggap. Reshuffle kedua dilangsungkan pada Juli 2016.
Bongkar pasang kabinet kedua tersebut tidak berjalan mulus. Arcandra Tahar yang ditunjuk menjadi Menteri ESDM ternyata bermasalah dengan status kewarganegaraannya. Kita tentu patut kecewa dan bertanya-tanya mengenai hal tersebut.
Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia sebelum sehabis reshuffle kedua menunjukkan hasil bahwa tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah semakin naik. Bahkan kembali ke posisi ketika Joko Widodo dilantik sebagai presiden dua tahun lalu, yaitu 74%. Kepuasan itu didasari pada perbaikan kondisi politik, ekonomi, keamanan dan penegakan hukum.
Tingkat kepuasan masyarakat atas pemerintah boleh jadi berubah ketika tensi politik meninggi bersamaan dengan kontestasi pemilihan kepala daerah di Jakarta. Terutama sekali terkait dengan dua demonstrasi besar yang berlangsung pada November dan Desember tahun ini.
Memang tidak ada gesekan besar antar masyarakat yang bisa kita lihat secara fisik. Namun di ranah Internet, gesekan politik antar warga masyarakat sangat terasa semakin tajam.
Pernyataan latang berbau SARA sering kita dengar di media sosial. Begitu pula kebencian terhadap etnis tertentu. Kabar bohong seperti ada pabriknya, hoax dan penyesatan informasi berseliweran begitu masif. Kebenaran yang sesungguhnya, seperti tersudut, ketika otoritas pemerintahan kurang koprehensif melakukan pelurusan.
Tidaklah berlebihan jika ada yang memandang bahwa perang informasi sedang berlangsung di Internet, di media sosial terutama. Dan banyak warga masyarakat mulai merasakan keresahan di tengah peperangan itu.
Hal itu seharusnya mendapat perhatian yang lebih baik lagi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 nanti. Kementerian Komunikasi dan Informasi yang selama ini cenderung lebih banyak mengurusi infrastruktur dan ekonomi Internet, harus memberikan porsi perhatian yang lebih memadai dalam menghadapi situasi perang informasi tersebut. Kehadiran Government Public Relations yang mumpuni sangat ditunggu.
Tentu hal tersebut baru sedikit saja dari banyak tantangan yang akan dihadapi tahun 2017 yang tinggal satu hari lagi itu. Hal yang terkait dengan situasi ekonomi global tak sedikit memberikan tantangan yang cukup serius dan berdampak kepada sektor-sektor lain.
Tantangan-tantangan itu pasti menuntut kinerja pemerintahan yang jauh lebih tanggap dan mumpuni.
Selamat tahun baru 2017.
Diterbitkan sebagai Editorial Beritagar.id
URL sumber: https://beritagar.id/artikel/editorial/2017-pemerintahan-mesti-lebih-tanggap-dan-mumpuni