Setiap kali muncul kritik keras terhadap penguasa atau pejabat publik, diskusi kita di media sosial sering kali mendadak berubah arah. Bukan lagi membahas substansi kritiknya, tapi kita malah sibuk bertengkar soal etika si pengkritik. Tidakkah itu terasa aneh?
“Caranya salah.”
“Bahasanya terlalu kasar.”
“Tidak punya adab.”
Komentar-komentar ini terdengar masuk akal. Berbudaya pula, rasanya. Tapi, apa betul begitu? Ketika keriuhan soal isu moral di bidang politik datang terlalu serempak dan terlalu selektif, besar kemungkinan kita sedang melihat bekerjanya sebuah taktik yang disebut weaponized ethics.
Itu adalah metode di mana norma-norma kesopanan tidak dipakai untuk menjaga harmoni, melainkan digunakan sebagai alat strategis -sering kali oleh tim propaganda kekuasaan- untuk melakukan tone policing, mempolisikan nada bicara. Tujuannya: mendegradasi kritik tanpa perlu menjawab substansi kritik tersebut.
Mereka paham betul psikologi kita. Dengan menyentuh tombol “emosi” dan “budaya ketimuran” kita, mereka berhasil membuat kita lupa menagih jawaban atas persoalan yang sebenarnya. Kita jadi sibuk menghakimi kemasan, dan lupa pada isi paketnya.
Tone policing bukanlah satu-satunya indikasi bahwa rombongan tim propaganda sedang bekerja dengan weaponized ethics. Indikasi lain: si pengecam kritik menerapkan standar ganda, berulah seolah penjaga gawang moral terakhir yang paling bijak dan santun, mencari-cari kesalahan etis kecil (mikro) untuk menutupi kesalahan struktural besar (makro).
Weaponized ethics biasanya dipakai ketika tidak ada lagi argumen untuk melawan: menyerang kredibilitas moral, membungkam whistleblower, mengalihkan isu, hingga memperkuat basis loyalis.
Jadi, kalau ada keriuhan soal moral dan etika, mari lebih tenang dan jeli melihatnya.
Adab itu penting, tentu saja. Tapi waspadalah, isu etika bisa dipakai untuk mengalihkan pandangan kita dari fakta yang sedang berusaha disembunyikan.
